Curhat Soal Transportasi Daring, Sopir Angkot Sambangi Kantor DPRD

  Senin, 20 Maret 2017   Andres Fatubun
Perwakilan sopir angkot bersama Organda Kabupaten Bogor mendatangi kantor DPRD Kabupaten Bogor yang terletak di Jalan Tegar Beriman, Selasa (20/3/2017) siang. Hengky Sulaksono/AyoBandung.

BOGOR, AYOBOGOR.COM -- Sejumlah perwakilan sopir angkutan umum alias angkot bersama Organda Kabupaten Bogor mendatangi kantor DPRD Kabupaten Bogor yang terletak di Jalan Tegar Beriman, Selasa (20/3/2017) siang.

Kedatangan para sopir dimaksudkan mencurahkan isi hati mereka dalam sebuah audiensi terkait kehadiran transportasi berbasis aplikasi daring yang sejauh ini dinilai tidak resmi dan berdampak pada menipisnya pemasukan mereka.

Sebelumya, para sopir angkot trayek Citereup-Pasar Anyar (08) dikabarkan bakal menggelar aksi mogok Senin (20/3/3017) ini. Pantauan AyoBogor, beberapa pengemudi angkot melakukan sweeping terhadap angkutan lain yang masih beroperasi. Kendati demikian, terpantau sejumlah angkot 08 masih mengangkut penumpang di sepanjang Jalan Raya Jakarta-Bogor.

Ketua Organda Kabupaten Bandung, Gunawan, menuturkan penurunan pendapatan para sopir angkot ini berkisar sekira 30%. Penurunan terjadi lantaran sejumlah warga Kabupaten Bogor lebih memilih menggunakan jasa transportasi daring.

"Penurunannya drastis. Pertama kita dihantam motor (pribadi). Oke lah motor kita sma-sama tahu kalau kita semua punya motor. Sekarang ditambah lagi dengan (transportasi) online," kata Gunawan kepada waratawan selepas audiensi, Senin (20/3/2017).

Dalam audiensi tersebut, Organda meminta pemerintah segera mengatur regulasi peredaran jasa transportasi daring. Gunawan menilai belum jelasnya regulasi soal jasa transportasi daring ini merugikan bagi pengelola angkot.

"Memang benar ini (transportasi daring) sudah diatur, masih dibahas. Tapi sebelum diatur, kan, mereka tidak resmi. Kalau kami mati KIR ditindak, tapi kalau mereka gimana? Ada diskriminasi seperti itu," sebutnya.

Kepala Seksi Multi Moda Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, Joko Handrianto menjelaskan, regulasi terkait jasa transportasi daring ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 tahun 2016. Saat ini, sebutnya, Permenhub tersebut tengah direvisi.

"Ada 11 poin revisi. Dalam Permenhub, namanya angkutan sewa khusus, bukan taksi atau ojek online. Direncanakan mulai berlaku 1 April mendatang," sebutnya.

Ia menambahkan, dalam Permenhub, penerbitan peraturan terkait jasa transportasi daring berada dalam kewenangan guburnur masing-masing provinsi. Termasuk di antaranya penentuan kuota, tarif, dan trayek.

"Kabupaten dan kota tidak ada. Kita hanya uji KIR. Karena sesuai dengan domisili kendaraan. Kalau domisili di Kabupaten Bogor, ya otomatis diuji di sini," titur Joko.

Ia mengaku tidak bisa melakukan penindakan terhadap pelaku usaha jasa transportasi daring meski regulasi yang mengaturnya masih dalam tahap pembahasan. Joko berdalih Dishub tidak memiliki wewenang mrlakukan penindakan.

"Menegenai penindakan, ada kewenangan masing-masing. Jadi ada instansi masing-masing. Saya juga tidak mau menjawab panjang lebar karena itu (penindakan) bukan di ranah kami," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi, berjanji bakal menampung aspirasi para supir angkot. Hasil audiensi, sebutnya, bakal melahirkan catatan rekomendasi yang hendak disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor.

"Saya dulu pernah jadi sopir angkot, punya angkot. Jadi saya bisa benar-benar mengerti kondisi sekarang. Insyaallah hari ini apa yang jadi pandangan teman-teman akan jadi rekomendasi ke Bupati," kata dia. (Hengky Sulaksono)

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar