Bupati dan Wali Kota Bogor Berembuk Bahas Kisruh Transportasi

  Kamis, 23 Maret 2017   Andres Fatubun
Kiri ke Kanan, Kapolres Bogor AKBP Andi M. Dicky Pastika, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Ruhandi, Bupati Bogor Nurhayanti, Wali Kota Bogor Bima Arya, Dirlanatas Polda Jabar Kombes Pol Tomex Kurniawan, Kapolresta Bogor Kombes Pol Ulung Sampurna, Kadishub Kota Bogor Rakhmawati. Hengky Sulaksono/AyoBogor.

BOGOR, AYOBOGOR.COM -- Bupati Bogor, Nurhayanti, dan Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto menggelar pertemuan tertutup di Pendopo Bupati Bogor, Jalan Tegar Beriman, Kabupaten Bogor, Kamis (23/3/2017) sore. Pertemuan tersebut dilakukan guna membahas kisruh pelaku jasa transportasi di Bogor.

Dalam pertemuan tersebut, kedua kepala daerah merumuskan rencana terkait sejumlah aturan yang bakal ditetapkan tehadap pelaku jasa transportasi, khususnya jasa transportasi daring roda dua alias ojek.

Bima menjelaskan, tahapan tersebut merupakan fase ketiga pekerjaan rumah yang mesti segera dituntaskan Pemerintah Kabupaten dan Kota Bogor. Fase pertama, yakni peredaman konflik, dan fase kedua rekonsiliasi dengan membuat kesepakatan damai, telah dilewati.

"Ada kerusuhan kemarin. Ini sudah dilewati. Alhamdulillah sudah ditangani aparat TNI, Polri dan pemerintah daerah. Fase kedua membangun kesepakatan damai. Ini juga sudah kami lampaui. Masing-masing di kabupaten dan di kota kemarin malam sudah disepakati damai, dan hari ini (transportasi) kembali beroperasi normal," terang Bima kepada awak media, Kamis (23/3/2017).

Bima menambahkan kesepakatan informal aturan tersebut tengah dibangun. Ia menyebut kesepakatan tersebut bakal lebih dipertajam esok hari, di mana pemerintah daerah, kementerian, pengelola angkot dan transportasi daring bakal diundang.

"Kita akan mengundang pemilik-pemilik (transportasi) online. Kalau tidak datang, terlalu, kita berharap owner Gojek, Grab, dan Uber datang. Kemarin yang diutus hanya perwakilan yang di daerah saja. Kalau enggak datang, saya ontrog ke Jakarta," katanya.

Bupati Bogor, Nurhayanti, berjanji bakal menjaga kondusivitas di wilayah kekuasaannya. Ia mengharapkan kesepakatan damai yang telah dicapai kedua belah pihak dapat terus terjaga.

"Menjaga kondusivitas itu sifatnya sementara. Tapi, pengaturan untuk angkot dan transportasi online ini harus jelas. Sehingga tidak ada lagi gesekan, dan dipahami oleh kedua belah pihak," tuturnya.

Lebih jauh, Nurhayanti juga meminta pemerintah pusat memberikan porsi lebih untuk mengatur regulasi jasa transportasi kepada pemerintah daerah, utamanya jasa transportasi daring.

"(Transportasi) aplikasi ini yang sedang kita dorong ke pusat supaya ada pengaturannya, supaya bisa diimplementasikan di setiap daerah dengan memberikan kewenangan kepada daerah," jelas Nurhayanti.

Ia juga mengharapkan agar kesepakatan yang telah dicapai Pemkab dan Pemkot Bogor terkait pengaturan jasa transportasi dapat terus dikawal dan benar-benar dijaga.

"Mudah-mudahan akan ada langkah konkret yang langsung bisa diimplementasikan. Insyaa Allah saya sebagai bupati dan wali kota bertanggung jawab untuk bagaimana kondisi ini kembali stabil, dan tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang dilarang, tapi bagaimana agar ini bisa diatur," kata dia. (Hengky Sulaksono)

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar