Diduga Korupsi Pembangunan Talud, Dua Bos Pengembang Ditahan Kejaksaan

  Jumat, 21 April 2017   Asri Wuni Wulandari
Ilustrasi. (Pixabay/Public Domain Archive)

BOGOR, AYOBOGOR.COM -- Kejaksaan Negeri Bogor menahan dua orang direktur utama perusahaan konstruksi berinisial DR dan JM pada hari Jum’at, 21 April 2017. Penahanan itu menyusul dugaan korupsi proyek pembangunan dinding penahan tanah alias talud, di Kampung Muara, Kelurahan Pasirjaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Tahun Anggaran 2015.

Keterangan kejaksaan, keduanya merupakan direktur utama di PT Indotama Anugerah yang bermarkas di Bandung, dan PT Satria Lestari Graha yang berkantor di Bogor.

Kepala Kejasaan Negeri Kota Bogor, Teguh Darmawan mengatakan, kejaksaan menemukan indikasi korupsi lantaran pengerjaan pembangunan talud tidak sesuai dengan spesifikasi awal yang ditentukan.

"Keduanya sekarang dalam 20 hari ke depan ditahan dan kita titipkan di Rutan Paledang," kata Teguh kepada wartawan, Jumat (21/4/2017).

Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Bogor, Andhi Fajar Arianto mengatakan, kerugian negara yang ditimbulkan akibat dugaan korupsi pembangunan talud mencapai Rp 2,4 miliar.

"Terhadap satu kegiatan. Pembangunan talud itu saja. Pagu nanti detailnya saya lihat dulu. Ini salah satu proyek Kementerian PU," katanya.

Kejaksaan telah memulai proses pengungkapan kasus sejak empat bulan lalu. Selama kurun waktu tersebut, setidaknya 33 orang saksi telah dimintai keterangan. Termasuk beberapa orang saksi dari Pemerintah Kota Bogor.

Ditanya soal dugaan aliran dana, Andhi enggan berspekulasi. Ia mengaku sampai saat ini pihak kejaksaan masih menelusuri aliran duit hasil dugaan korupsi DR dan JM.

"Nanti kita lihat. Ini masih dalam proses pengembangan, proses penyidikan. Tim masih bekerja untuk mengembangkan proses lebih lanjut, apakah setelah nanti dikembangkan ada pihak-pihak lain yang dapat dilakukan pemeriksaan ulang," kata dia.

Kejari Bogor menjerat kedua tersangka dengan pasal berlapis, dengan dakwaan primer berdasar Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta dakwaan subsidair berdasar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(Hengky Sulaksono)

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar