Diduga Manipulasi Data PPDB, 3 Siswa di Bogor Terancam Didiskualifikasi

  Selasa, 02 Juli 2019   Husnul Khatimah
Wali Kota Bogor Bima Arya. (Husnul Khatimah/Ayobogor.com)

BOGOR TENGAH, AYOBOGOR.COM—Wali Kota Bogor Bima Arya meminta agar tiga siswa Sekolah Menengah Atas yang diduga memanipulasi data domisili Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB melalui jalur zonasi agar didiskualifikasi.

Bima mengatakan, ia bersama dewan pendidikan, dinas dan para camat akan terus menelusuri nama-nama siswa yang terindikasi melakukan kecurangan serupa. Termasuk keterlibatan oknum aparatur sipil negara dalam kasus tersebut.

"Kami menemukan nama-nama yang terbukti memanipulasi domisili. Ketiga nama ini akan direkomendasikan kepada Dinas Provinsi Jawa Barat untuk didiskualifikasi. Kalau ada nama-nama yang kemudian masuk dan terbukti memanipulasi akan kita sampaikan untuk didiskualifikasi," ujar Bima, Selasa (2/7/2019).

AYO BACA : PPDB Online Prioritaskan Warga Kota Bogor

Dia menjelaskan, Pemerintah Kota Bogor tidak memiliki kewenangan dalam sistem penerimaan siswa baru di tingkat SMA. Kewenangan itu langsung berada di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Oleh karena itu, ia meminta Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor menyerahkan daftar ketiga nama siswa yang diduga melakukan kecurangan itu ke Dinas Pendidikan Jawa Barat.

"Kami minta ke Pak Kadis, sementara tiga nama dulu diserahkan. Masalah kemudian responsnya bagaimana itu tergantung SMA-nya," kata Bima.

AYO BACA : PPDB Berakhir, Disdik Evaluasi Sistem Zonasi

Situasi ini, kata dia, sudah cukup untuk merekomendasikan kepada pemerintah pusat agar sistem zonasi ini dievaluasi. Pertama, tidak sesuai dengan target untuk membangun asas keadilan dalam hal kualitas pendidikan.

"Yang tercipta mungkin sebaliknya, kualitas lembaga pendidikan tersebutlah yang justru menurun," ujarnya.

Kedua, menciptakan budaya instan dari anak-anak yang kemudian malas untuk berusaha. Mereka lebih mengejar lobi-lobi instan dan memanipulasi data domisili di sekitar sekolah yang diinginkan.

Bima mengatakan, akan membawa masalah ini di forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Semarang. Dengan begitu, masalah ini bisa diperjuangkan untuk menjadi suara dari para wali kota yang berdampak luas sekali kepada generasi muda di Indonesia. Selain itu, dirinya akan menawarkan formula yang lebih baik.

"Untuk zonasi ini nanti lah secara bertahap. Pada fase ini bobotnya harus besar pada kompetensi. Setelah itu, baru kemudian proporsinya diperhatikan," katanya.

AYO BACA : Ombudsman Nilai Ada Ketidaksesuaian Aturan Dalam Penyelenggaraan PPDB Jabar dan Jakarta

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar