Bahas 3 Raperda, Bogor Bentuk Pansus

  Selasa, 12 November 2019   Husnul Khatimah
Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto. (Ayobogor.com/Husnul Khatimah)

BOGOR TENGAH, AYOBOGOR.COM -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama DPRD Kota Bogor membuat Panitia Khusus (Pansus) yang bertugas untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perpustakaan, Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, serta tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM).

Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto mengatakan, secara tata tertib dan peraturan perundang-undangan, pansus bekerja selama setahun. Namun dari kesepakatan bersama, maksimal enam bulan bisa rampung, sehingga Raperda lain dalam Program Legislatif Daerah (Prolegda) bisa dibahas di tahun yang sama.

Atang menjelaskan bahwa Raperda tentang Perpustakaan, dimaksudkan agar bisa memayungi penyelenggaraan perpustakaan demi meningkatkan minat baca generasi muda. Sejalan dengan rencana Pemkot Bogor menyulap kantor DPRD Kota Bogor lama yang diproyeksikan menjadi perpustakaan daerah.
 
"Jadi, sebelum realisasi pembangunan, Perda ini harusnya bisa selesai,” ujar Atang, Selasa (12/11/2019).

Dia menuturkan, terkait Raperda Ketertiban Umum, payung hukum ini nantinya untuk mengawasi berbagai area fasilitas publik, seperti jalan raya, pedestrian hingga fasilitas umum lainnya. Situasi sekarang dianggap perlu mengatur hak dan kewajiban tentang hubungan masyarakat mengingat persoalan ketertiban umum erat kaitannya dengan aparat penegak perdanya sendiri.

“Kami bersama Pemkot memandang prioritas pembangunan dan ketertiban umum, prioritas yang harus dipenuhi termasuk SDM di Satpol PP yang juga harus memadai," kata Atang.

Atang melanjutkan, Pansus Raperda PDAM berkaitan dengan amanat Undang-undang yang mengarahkan semua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda), untuk meningkatkan kinerja dan lebih profesional dalam melayani pelanggan dan meningkatkan laba daerah.

Melihat kondisi sekarang, PDAM Tirta Pakuan sangat mungkin untuk naik tingkat menjadi Perumda, dengan aset yang ada dan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP)-nya, yang bisa dimanfaatkan tidak sekedar pelayanan.

“Lebih kepada peningkatan status dari yang sekarang Perusahaan Daerah (PD) jadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda). Nanti ada diversifikasi dan perluasan fungsi dan layanan,” kata Atang.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar