Aturan Hukum Kontradiktif, PSBB di Bodebek Dinilai Tidak Efektif

  Senin, 27 April 2020   Husnul Khatimah
Rapat Kepala Daerah Bodebek soal Evaluasi PSBB

BOGOR TENGAH, AYOBOGOR.COM -- Lima Kepala Daearah yakni Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Kota Depok sepakat memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Keputusan itu diambil saat rapat bersama di Pendopo Bupati Bogor.

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan dalam rapat itu para kepala daerah juga memberikan sejumlah catatan terkait evaluasi PSBB yang telah berjalan. 

"Catatan pertama, PSBB yang telah dilakukan di wilayah Bodebek berjalan kurang efektif, karena beberapa hal yaitu rendahnya kesadaran masyarakat, aturan hukum yang tidak jelas, kontradiktif antara regulasi yang dikeluarkan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat," ujar Dedie, Senin (27/4/2020).

AYO BACA : PSBB di Bogor Disepakati Diperpanjang

Kedua, PSBB di Bodebek tidak berjalan maksimal dikarenakan kurangnya harmonisasi peraturan di level kementerian, misalnya yang berkaitan dengan pembatasan moda transportasi KRL dan operasionalisasi industri.

Ketiga, kebijakan PSBB dinilai masih setengah-setengah, karena muatan peraturan yang dirasakan masih tumpang tindih dengan peraturan dari Kementerian, seperti Kemenhub dan Kementerian Perindustrian.

"Contoh yang terjadi misalnya, terkait dengan masih banyaknya pabrik yang beroperasi karena mereka berpatokan kepada Peraturan Kementerian Perindustrian sehingga Peraturan Kepala Daerah tidak berlaku. Selain itu, terkait juga dengan operasional pasar dan minimarket harus sama jam operasioanalnya, karena jika jam operasionalnya berbeda dikhawatirkan masyarakat akan lari ke pasar atau mini market yang masih beroperasi," jelas Dedie. 

Kelima, Kepala Daerah akan tetap mengusulkan kepada Kemenhub untuk menghentikan sementara KRL selama PSBB, paling tidak membatasi atau menutup stasiun tertentu dan menyeleksi orang-orang yang akan bepergian dengan menggunakan KRL.

"Lima Kepala Daerah Perbatasan dengan DKI akan langsung menyurati Presiden Jokowi terkait kebijakan PSBB agar berjalan lebih baik. Poin penting yang menjadi kesepakatan lima kepala daerah akan dilampirkan dalam surat perpanjangan PSBB," kata Dedie. 

 

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar