Delapan Tahun, Oknum Pemdes Rengasjajar Diduga Lakukan Pungli pada Pengusaha Tambang

  Senin, 03 Mei 2021   Yogi Faisal
Kuasa hukum pengusaha tambang Gerry WR And Akhmad Hidayat Partners / Yogi Faisal

CIGUDEG, AYOBOGOR - Oknum kepala desa diduga lakukan praktek pungutan liar (pungli) kepada para pengusaha tambang yang beroperasi di Desa Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor.

Kuasa hukum enam pengusaha tambang Gerry mengatakan, praktek pungli yang diduga dilakukan oleh oknum kepala desa tersebut sudah berlangsung selama 8 tahun ini.

Pengutan liar tersebut dilakukan dengan modus meminta kepada pengusaha tambang sejumlah uang untuk biaya retribusi operasional truk tambang di wilayah tertentu.

"Pungli ini dilakukan dengan alasan retribusi opersional truk tambang. Tapi saat dimintai laporan penggunaan anggaran, pihak desa belum memberikan laporannya kepada para pengusaha," katanya kepada ayobogor.com, Senin 3 Mei 2021.

Untuk melancarkan aksinya tersebut, oknum aparat desa juga sengaja membuat Peraturan Desa (Perdes) dan Peraturan Kepala Desa (Perkades), yang mengatur soal pungli tersebut. Sehingga pungli yang dilakukan nampak seperti retribusi kepada pemerintah desa.

"Awalnya setiap kendaraan tambang yang melintas dimintai Rp7 sampai Rp20 ribu untuk sekali melintas. Namun pada 2020 lalu, pemerintah desa mengeluarkan Perdes dan Perkades soal, dengan menaikkan harganya menjadi Rp150 ribu, dengan rincian Rp50 ribu biaya parkir dan Rp100 ribu untuk satu kali melintas," ujarnya.

Tak hanya pengusaha yang melakukan penolakan atas Perdes dan Perkades tersebut, masyarakat sekitar lokasi tambang juga menolak kebijakan itu. Sebab hingga saat ini, masyarakat sama sekali tidak merasakan manfaat apa-apa dari pemerintah desa atas retribusi yang didapat dari para pengusaha tambang.

"Masyarakat juga menolak aturan ini. Karena aliran dananya tidak jelas. Masyarakat juga tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari pemerintah desa. Bahkan, transparansi penggunaan anggarannya saja tidak diketahui untuk apa," ujarnya.

Atas perbuatannya tersebut, setidaknya enam perusahaan yang menjadi kliennya sudah memberikan retribusi ke pemerintah desa sebesar Rp100 juta rupiah di setiap tahunnya.

Enam perusahaan tersebut yakni PT Dian Purnawira Swasta, PT Sidamanik, PT Batu Tama, PT GMJI, PT Taruna Tangguh Mandiri dan PT Sinar Mandiri Mitra Sejati.

"Setiap tahun enam perusahaan yang menjadi klien saya mengeluarkan uang masing-masing Rp100 juta untuk pemerintah desa. Tapi tidak ada laporan untuk apa dana tersebut digunakan. Dan ini sudah berlangsung sejak 8 tahun kebelakang," kata dia. 

 

 

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar